Pemerintah Diminta Ganti Biaya Jemaah yang Batal Umrah karena Corona

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iksan Qalbi lubis dalam suatu diskusi di kawasan Wahud Hasyim, Jakarta, Sabtu (29/2). (Foto: publicanews/edi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemerintah diminta ganti biaya jemaah umrah yang batal berangkat ke Tanah Suci karena larangan mendadak Pemerintah Arab Saudi terkait virus corona.

"Kita akan carikan dananya karena memang tidak ada di APBN, bisa dari dana maslahat haji atau CSR perusahaan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iksan Qalbi lubis dalam suatu diskusi di kawasan Wahud Hasyim, Jakarta, Sabtu (29/2).

Peristiwa itu, katanya, penting kemudian bagi pemerintah untuk memikirkan perlunnya asuransi bagi jemaag umrah.

"Jumlah jemaah umrah sangat besar karena ini haji kecil lantaran terbatasnya kuota haji," ujarnya.

Ia mengatakan, penutupan umrah diharapkan hanya berlaku dua minggu. Iksan menyebut, ibadah haji sudah akan dimulai pada awal Juni sehingga bila pelarangan diperpanjang maka berdampak pada proses pemberangkatan haji mendatang.

"Kepastian haji harus terlaksana. Banyak jemaah sudah antri bertahun-tahun. Dampaknya sangat besar. Alokasi dana sekitar Rp 15 triliun untuk persiapan ibadah haji," ujarnya.

Iksan mengatakan sangat memahami sikap pemerintah Saudi yang menyetop ibadah umrah. Ia berharap, uapaya itu sebagai cara membatasi penyebaran epidemi virus corona. Selain itu, diharapkan pula sebagai upaya Saudi mempersiapkan bila terjadi insiden jemaah terinfeksi virus corona di waktu mendatang. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top