Politikus Demokrat Interupsi Usulan Pansus Jiwasraya tak Disinggung di Paripurna

publicanews - berita politik & hukumSuasana Rapat Paripurna ke 11 DPR masa persidangan 2 tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman melakukan interupsi dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2). Benny mempersoalkan sikap pimpinan DPR yang tidak membacakan usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya yang diajukan Demokrat dan PKS.

"Mengapa pimpinan yang kami hormati dan banggakan tidak membacakan usulan para pengusung sebagaimana yang diminta UU MD3 dan peraturan perundang-undangan," kata Benny.

Ia mengingatkan pimpinan DPR bahwa parlemen bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. "Ketua Dewan yang sangat kami banggakan, pimpinan, bapak/ibu di depan ini adalah pimpinan Dewan. Bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak/ibu pimpin. Itu saja yang kami ingatkan," ujarnya.

Diketahui, PKS dan Demokrat telah mengajukan Pansus Hak Angket dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Usulan itu telah diteken semua anggita Fraksi PKS yang berjumlah 50 orang dan 54 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Saat menyerahkan usulan itu, pada Selasa (4/2), Partai Demokrat mengatakan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya ini diajukan supaya permasalahan Jiwasraya bisa diusut tuntas, bukan hanya dari aspek keuangan, tapi juga penegakan hukumnya.

Usulan Pansus kasus perusahaan asuransi pelat merah itu terganjal partai koalisi pemerintah yang menghendaki dibentuknya panitia kerja atau panja di tiga Komisi DPR sekaligus, yaitu Komisi VI, XI, dan III. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top