Rendah, Baru 38,9 Persen Penyelenggara Negara Laporkan Hartanya

publicanews - berita politik & hukumGedung KPK. (Foto: Publicanews)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengimbau penyelenggara negara (PN) segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan periodik, yaitu 31 Maret 2020.

Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN. Hal ini sesuai amanah pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

"Per 20 Februari 2020 tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu sebesar 38,90 persen," ujar Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).

Dari total 356.854 wajib lapor, ia menambahkan, baru 138.803 orang dan sisanya 218.051 PN belum melaporkan LHKPN.

Mengenai 7 orang Staf Khusus Presiden, Ipi menjelaskan mereka sudah 100 persen menyerahkan LHKPN sesuai batas waktu pelaporan 20 Februari 2020 atau 3 bulan sejak diangkat dalam jabatan tersebut. Namun masih terdapat 4 dari 6 orang Stafsus Presiden lainnya yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan laporannya.

Sedangkan untuk 8 Stafsus Wakil Presiden tercatat 1 dari 3 wajib lapor periodik telah menyampaikan LHKPN-nya. Sebanyak 5 orang lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020.

Sementara untuk Wantimpres, dari 9 orang PN tercatat 2 orang merupakan wajib lapor periodik dan 7 lainnya wajib lapor khusus. Mereka wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 12 Maret 2020.

Ipi menambahkan, per 18 Februari 2020, seluruh pimpinan KPK dan Dewan Pengawas juga telah memenuhi kewajiban lapor. Sesuai Peraturan Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK, batas waktu penyampaian LHKPN untuk pejabat KPK yang diangkat pertama kali atau diangkat kembali adalah 2 bulan kalender sejak keputusan pengangkatan. Sebelumnya peraturan KPK menetapkan batas waktu 3 bulan sejak diangkat.

"Sedangkan bagi wajib lapor periodik di lingkungan internal, KPK mewajibkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 28 Februari 2020. Per 20 Februari 2020 tercatat total 92,8 persen pegawai KPK telah menyampaikan laporan hartanya," Ipi menjelaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top