KPK-BPKP Pererat Kerja Sama Untuk Pencegahan Korupsi

publicanews - berita politik & hukumKepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (tengah) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2) siang (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melakukan kunjungan ke Gedung KPK Jakarta. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kunjungan balasan ini untuk mempererat kerja sama kedua lembaga dalam pencegahan korupsi.

"Apalagi UU yang baru tidak memungkinkan KPK membuka kantor perwakilan di daerah. Nah, bapak ini (BPKP) punya perwakilan di 34 provinsi, ini akan kerja sama kita manfaatkan sebagai tugas-tugas pencegahan maupun penindakan nanti di daerah-daerah," ujar Alex di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Poin-poin yang menjadi perhatian KPK, antara lain, audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara. Terlebih selama ini, Alex menambahkan, KPK menggunakan BPKP untuk kasus-kasus dari pengaduan laporan masyarakat daerah.

Untuk pencegahan, KPK punya 8 fokus program. Dalam monitoringnya nanti akan bekerja sama dengan BPKP di daerah-daerah. "Banyak hal yang nanti kita kerjasama dengan BPKP," Alex menjelaskan.

Pada kesempatan yang sama Deputi Pecegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kerja sama ini juga untuk mendorong pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah.

KPK sudah melatih 542 Pemda. Setiap tahun KPK menggelar dua kali latihan dengan masing-masing Pemda diwakili oleh dua orang. Latihan bertempat di kantor BPKP perwakilan daerah.

"Jadi 2500 orang setahun kita latih dan kita minta komitmen Kepala BPKP yang baru untuk meneruskan ini," Pahala menjelaskan.

Tahun ini penguatan pengadilan juga akan ada di 34 provinsi. Nantinya setiap provinisi akan diambil semua jenis pengadilan untuk bersama-sama dengan Bawas MA, BPKP perwakilan, dan KPK. Hal ini untuk memastikan semua prosedur penganan perkara berjalan dengan benar.

Pahala mengatakan, KPK juga meminta BPKP mengusulkan Kementerian/Lembaga atau pemda yang maturitas SPIP-nya sangat istimewa akan dipertunjukan pada acara pencanangan pencegahan korupsi di Jakarta, 31 Maret-1 April nanti. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top