Golkar Cabut Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

publicanews - berita politik & hukumNurul Arifin. (Foto: Instagram/@na_nurularifin)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar di Badan Legislasi (Baleg) DPR Nurul Arifin menyatakan fraksinya mencabut dukungan usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

"Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini," ujar Nurul dalam keterangannya, Kamis (20/2).

Mantan artis ini bahkan menyebut fraksinya kecolongan. Menurutya, anggota partainya Endang Maria Astuti menjadi salah satu dari lima pengusul rancangan regulasi itu. Saat itu Endang tidak berkonsultasi dengan fraksi.

"Endang seharusnya berkonsultasi dan mempresentasikan ke fraksi lebih dahulu sebelum memutuskan menjadi pengusung RUU Ketahanan Keluarga," katanya.

Nurul menambahkan, Golkar keberatan dengan draf RUU Ketahanan Keluarga sejak dipresentasikan di Baleg DPR beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, suatu regulasi tidak perlu mengurus hingga masalah internal keluarga.

"Tidak seharusnya urusan domestik, cara mengurus dan mengasuh anak, diintervensi negara," ujarnya.

Menurut Nurul, setiap keluarga memiliki entitas masing-masing, sedangkan dalam draf RUU justru menafikan unsur heterogenitas atau keanekaragaman suatu keluarga. "Saya melihat RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Pemilik nama Nurul Qomaril Arifin ini menolak jika usulan RUU tersebut terkait dengan tanggung jawab negara. Saat ini, katanya, sejumlah program pemerintah telah menunjukkan tanggung jawab negara terhadap keluarga.

Sedangkan bila dikaitkan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Nurul mengingatkan telah ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Rangga dan KUHP.

RUU Ketahanan Keluarga terdapat sejumlah pasal yang kontroversial. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengatur norma etika dan ranah privat warga negara.

"Tiba-tiba di keluarga ternyata ada perbedaan pandangan, lalu langsung jadi sanksi pidana. Padahal perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan," ujarnya., kemarin.

RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top