Tragedi Paniai Bukti Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi

publicanews - berita politik & hukumMakam korban penembakan massal di Paniai, Papua, 2014. (Foto: Jubi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan klaim Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di era Presiden Joko Widodo terbantahkan. Hal itu menyusul keputusan Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam tragedi penembakan di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014.

"Klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat," kata Hendardi melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (18/2).

Hendardi menambahkan, silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Komnas HAM tidak produktif. Ia meminta Istana tidak reaktif sedangkan Komnas HAM disarankan untuk fokus memperkuat laporan penyelidikan.

Pegiat HAM ini menjelaskan, silang opini kedua pihak merupakan pernyataan politik. "Jika Komnas HAM sedang menjalankan politik penegakan HAM, maka Kepala KSP sedang menjalankan peran politik melindungi rezim," ia menambahkan.

Hendardi mendesak agar Kejaksaan Agung cepat merespon adanya pelanggaran HAM berat tersebut dengan menetapkan status kasus dan tidak justru melemahkan hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Kecepatan Kejaksaan Agung menetapkan status kasus ini akan menyajikan jawaban yang lebih presisi," ujarnya.

Diketahui hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM yang digelar pada 3 Februari 2020 memutuskan terjadi pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Papua.

Ketua tim adhoc penyelidikan berat HAM peristiwa Paniai Choirul Anam menegaskan, peristiwa tersebut memenuhi unsur kejahatan kemanusian.

Pelanggaran berat dilakukan anggota TNI dan anggota kepolisian. Pembunuhan dilakukan sistematis atau meluas ditujukan kepada penduduk sipil. Saat itu 4 orang tewas dan belasan mengalami luka tembak. Komnas HAM berharap kasus tersebut diselesaikan di pengadilan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top