Mahfud MD Dianggap Remehkan Data Tapol Papua dari BEM UI

publicanews - berita politik & hukumBEM UI saat menyerahkan dokumen tahanan politiik Papua kepada Menko Polhukam Mahfud Md di Universitas Indonesia, Senin (17/2. (Foto: BEM UI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menilai dokumen yang ia terima dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tidak menjelaskan apapun soal tahanan politik dan korban tewas di Papua.

"Biasa, cuma nama, ABCD, dan itu tidak dijelaskan kasus apa? Anda kasih daftar nama tahanan politik, bisa saja kriminil biasa," kata Mahfud di Kompleks Kepresidenan, Selasa (18/2).

Menurut Mahfud, dokumen yang disodorkan padanya, bisa jadi telah tercatat di Polri. Ia mempertanyakan kenapa data semacam itu yang diberikan kepadanya. "Kalau hal seperti itu hal kecil sajalah. Kan sudah tercatat di polisi, untuk apa kasih hal-hal seperti itu?" Mahfud mempertanyakan.

Mahfud mengatakan akan mengecek daftar nama dua lembar itu ke Polri. "Apakah ini kriminil, tahanan politik, orang Papua atau bukan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia mengatakan dokumen yang ia terima dari mahasiswa UI itu, merupakan titipan dari pembela hak asasi manusia Papua Veronica Koman.

Sementara itu, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan rasa kecewa atas tanggapan Mahfud tersebut. Ia menegaskan dokumen tahanan politik Papua bukan sekadar nama.

"Nama-nama tersebut bukan sekedar huruf dan tulisan, mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," Fajar menekankan.

Fajar menyesalkan pernyataan Mahfud yang dianggap meremehkan ketika menanggapi data-data tersebut. Apalagi dalam kapasitas Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Ungkapan Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam yang menyebutkan penyampaian informasi data pelanggaran HAM sebagai sampah, merupakan hal yang sudah tidak patut dilontarkan oleh pejabat negara yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi kemanusiaan," ujar Fajar.

Menurut Fajar, saat menerima data tersebut, Mahfud menjanjikan akan menindaklanjuti dan meneruskannya kepada Presiden Joko Widodo. Saat bertemu, Fajar menambahkan, Mahfud sudah melihat dokumen tersebut meski tidak memberi tanggapan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top