Menkumham Akui Pasal 170 Omnibus Law Konyol

publicanews - berita politik & hukumMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan peraturan pemerintah (PP) tidak mungkin bisa membatalkan undang-undang (UU). Ia pun mengakui terdapat kesalahan dalam pasal 170 Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

"Ya engga bisa dong, PP melawan undang undang. Peraturan perundang undangan itu," ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2).

Meski demikian, ia tak segera mengubah kesalahan tersebut melainkan akan diperbaiki saat pembahasan dengan DPR.

"Teknis. Jadi melihat segala sesuatu harus tidak mungkinlah sekonyol itu," kata menteri yang gemar menggunakan kata 'konyol' itu.

Adapun Pasal 170 RUU Cilaka berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".

Pada Pasal 170 ayat 2 dituliskan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya Menko Polhukam menanggapi kesalahan ini sebagai kesalahan ketik. "Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan Perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).

Undang-undang, ia menjelaskan, bisa diganti lewat perturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). "Kalau UU diganti dengan Perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapan pun bisa," Mahfud menambahkan.

RUU Omnibus Law sudah diserahkan ke DPR. Pemerintah berharap terobosan dalam beleid tersebut bisa disahkan dalam waktu 100 hari. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top