Afghanistan Belajar Pengelolaan LHKPN ke KPK

publicanews - berita politik & hukumKPK menerima kunjungan ARVA Afghanistan untuk belajar mengenai pengelolaan LHKPN, Senin (17/2), di gedung lama KPK, Jakarta. (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menerima kunjungan lembaga Asset Registration and Verification Authority (ARVA) Afghanistan untuk belajar pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dalam pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, KPK berupaya untuk menyelaraskannya dengan fokus pemerintah.

“Misalnya fokus pemerintah adalah meningkatkan SDM, maka KPK akan melihat potensi-potensi celah korupsi di sektor-sektor terkait seperti sektor edukasi dan kesehatan,” ujar Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Sai Kav C1, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Mengenai pengelolaan LHKPN, Pahala menjelaskan upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN dilakukan dengan bekerja sama pihak-pihak terkait. Misalnya, peningkatan kepatuhan anggota DPR melalui KPU, yakni menerapkan LHKPN sebagai syarat mengikuti pemilu legislatif.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Afganistan untuk Indonesia Faizullah Zaki Ibrahim menyampaikan kondisi pemerantasan korupsi di negaranya masih memprihatinkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti perang dan usia kemerdekaan yang masih relatif muda.

“Upaya pemberantasan korupsi Afghanistan dua kali lebih sulit, karena Afghanistan masih sering terlibat perang. Tetapi pada saat yang sama, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan praktik pencegahan korupsi yang saat ini berjalan,” kata Faizullah.

Anggota delegasi ARVA berjumlah 7 orang, yaitu Deputi Azizullah Rahimi, Head of Asset Registration and Analysis Abdul Rashid Hakimi, Director of Archives Maiwais Waziri, dan Public Awareness Expert Ehsanullah Hayat. Kemudian Registration and Analysis Expert Ehsanullah Zeerak, serta dua staf ahli Obaidullah Sediqi dan Jawed Safi.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan antara KPK dengan lembaga antikorupsi Afghanistan, Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC), pada Maret 2019.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu materi yang dibahas adalah tentang pengelolaan LHKPN. Kali ini Afghanistan mengirim ARVA sebagai lembaga yang khusus menangani LHKPN.

KPK dinilai sebagai salah satu lembaga antikorupsi yang memiliki praktik baik (best practice) dalam kegiatan pendaftaran dan pengelolaan LHKPN. Kegiatan akan berlangsung salama 4 hari, 17-20 Februari 2020, bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

ARVA dibentuk pada 2010 sebagai lembaga yang mengelola LHKPN untuk 22 ribu penyelenggara negara di 74 instansi Afghanistan. Tugas utamanya adalah pendaftaran aset, verifikasi dan validasi, pengumuman, serta menetapkan sanksi.

Sepanjang 2018 ARVA menetapkan sanksi terhadap 770 penyelenggara negara dan meningkat pada 2019 menjadi lebih dari 1.000 PN.

Bila tidak mengumumkan aset dalam 21 hari, ARVA dapat menetapkan sanksi, seperti penundaan mutasi/rotasi, tidak dibayarkan gaji, dan tidak diperkenankan mengajukan alih tugas atau lelang jabatan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top