RUU Omnibus Law

Mahfud Sebut 'Salah Ketik' Presiden Bisa Ubah UU dengan PP

publicanews - berita politik & hukumMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Depok - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah presiden bisa mencabut undang-undang (UU) hanya dengan peraturan pemerintah (PP). Menurutnya, bila ketentuan itu ada di RUU Omnibus Law dipastikan karena salah ketik.

"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan Perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).

Undang-undang, ia menjelaskan, bisa diganti lewat perturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). "Kalau UU diganti dengan Perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapan pun bisa," Mahfud menambahkan.

Mahfud juga meminta agar temuan 'salah ketik' itu disampaikan kepada DPR. "Coba nanti dicek dulu ya, pasal berapa? Nanti saya cek," ujarnya.

Adanya peluang PP menggantikan UU itu disampikan oleh Koordinator Divisi Advokasi Sindikasi Nuraini. Ia menyebut pasal 170 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menyalahi tata perundang-undangan.

Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cilaka berbunyi: Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Pada pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Nuraini gusar bila presiden hingga setiap kementerian, nantinya dapat mengeluarkan peraturan yang bisa mengubah undang-undang. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top