9 Alasan KSPI Tolak RUU Omnibus Law Cilaka

publicanews - berita politik & hukumKetua KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2) siang. (Foto: Publicanews/Edi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) tidak menerapkan tiga prinsip jaminan buruh.

"Ketiga jaminan itu yaitu
prinsip jobs security (jamijan kerja), income security (jaminan penghasilan), social security (jaminan kesejahteraan)," kata Ketua KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).

Karena itu, ujar Iqbal, KSPI menolak seluruh beleid yang akan mengatur ketenagakerjaan. "Sejak awal kami tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law, dan berdasar draf resmi kami menolak seluruhnya," ia menegaskan.

Iqbal kemudian menguraikan ketiga prinsip yang tidak tercermin dalam RUU itu kedalam 9 poin yang ditolak. Kesembilan poin tersebut meliputi hilangnya upah minimum, dihapusnya uang pesangon, pemanfaatan <>outsourcing yang masif dan penghapusan karyawan tetap menjadi kontrak.

Kemudian, penggunaan tenaga kerja asing bahkan dari kategori buruh kasar secara bebas. Penerapan PHK yang dipermudah. Selain itu, hilangnya jaminan sosial seperti kesehatan dan pensiun, dan sanksi pidana bagi pengusaha yang dihilangkan.

Iqbal menjelaskan, bila RUU Omnibus Law tetap dipaksakan maka akan dilakukan aksi besar-besaran, bahkan tak menutup kemungkinan dilakukan perhentian produksi.

"Aksi akan dilakukan secara besar-besaran secara nasional dan daerah," Iqbal menandaskan.

Ia berharap wakil rakyat di DPR menolak RUU karena akan berdampak pada kehidupan kebangsaan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top