ICW Sebut Yasonna dan Pimpinan KPK Lakukan Pembohongan Publik

publicanews - berita politik & hukumMenkumham Yasonna H Laoly. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan pimpinan KPK telah melakukan pembohongan publik terkait keberadaan Harun Masiku. Hal ini menyusul pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang akhirnya mengakui bahwa politikus PDIP itu telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 lalu.

"Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Rabu (22/1).

Menurut Kurnia, karena kasus dugaan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah masuk ranah penyidikan maka pihak-pihak yang berupaya untuk menghalangi KPK dapat dijerat dengan pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice.

"Ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu mestinya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice," ujar Kurnia.

Sebelumnya Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie membenarkan Harun telah di Indonesia setelah sehari sebelumnya pergi ke Singapura. Klarifikasi ini disampaikan pasca beredarnya rekaman CCTV bandara Soekarno Hatta (Soeta) yang memperlihatkan Harun telah kembali ke tanah air sejak 7 Januari 2020.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yg dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujar Ronny.

Ronny telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, khususnya ketika Harun melintas masuk. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top