PPP Keberataran Omnibus Law Bakal Hapus Sertifikasi Produk Halal

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Fraksi PPP di DPR keberatan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Omnibus Law yang bakal menghapus beleid mengenai Jaminan Produk Halal. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengingatkan, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam berhak mengikuti ajaran agamanya.

"Sudah sepatutnya jika dalam amaliahnya mengikuti ajaran agama, di antaranya terkait dengan penggunaan produk halal," kata pria yang kerap disapa Awiek kepada wartawan, Selasa (21/1).

Karena itu, PPP mendesak Pemerintah dalam upaya mempercepat investasi tetap harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan norma-norma yang ada.

"Islam itu tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, perlu pengaturan yang berkesesuaian antara percepatan ekonomi dengan norma-norma yang menjadi keyakinan makhluk beragama," ujarnya.

Menurut Awiek, bila bernar ada penghapusan kewajiban semua produk di Indonesia bersertifikat halal maka PPP menyatakan penolakannya.

"Terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut, Fraksi PPP menyatakan keberatan," ia menegaskan.

Sebelumnya beredar isi dari omnibus law, khususnya pada Padal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja, yang menghapus beberapa pasal dalam UU Jaminan Produk Halal. Pasal yang dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Pasal 4 yang bakal hilang tertulis: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top