Demokrat Desak Pansus Jiwasraya, Ketua DPR: Sudah Ada Panja

publicanews - berita politik & hukumKetua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan jajaran usai pertemuan di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (20/1). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menilai dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya belum perlu dibentuk Pansus. Pasalnya, Komisi VI telah membentuk Panja dalam kasus itu.

"Kita lihat Panjanya. Kita masih menunggu dari sana,” kata Puan Maharani, usai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (20/1).

Selain itu, kata Puan, DPR juga masih menunggu hasil lapoan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan kasus tersebut sudah ditangani Kejaksaan Agung. "Jadi DPR akan menunggu hal itu. Kita lihat hasilnnya," Puan menegaskan.

Panja skandal perusahaan asuransi BUMN ini telah ditetapkan dalam Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada Rabu (15/1).

Meski demikian, desakan pembentukan Pansus masih terus mengemuka. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan fraksinya akan terus mendorong pembentukan Pansus Hak Angket kasus perusahaan asuransi pelat merah itu.

Menurut Benny, kasus Jiwasraya merupakan kejahatan yang sistematik, terstruktur, dan melibatkan sejumlah tokoh di lingkaran kekuasaan.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi Jiwasraya pada Selasa (14/1). Yakni mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Kemudian, Heru Hidayat sebagai pemilik Trada Alam Mineral (TRAM), dan bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Kejagung menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 13,7 triliun.(feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top