Tolak Omnibus Law, 30 Ribu Buruh Demo di DPR

publicanews - berita politik & hukumIluatrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim sebanyak 30 ribu buruh akan menggelar aksi di depan DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Aksi ini menyerukan penolakan Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Nanti dari banyak daerah, Jabodetabek sudah pasti, kumpul di parkir timur senayan terus longmarch ke DPR," kata Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdin Senin (20/1) pagi.

Mnurut Rusdin, aksi serupa juga dilakukan di sejumlah kota besar, seperti di Makasar, Surabaya, dan Gorontalo.

Ada sejumlah alasan mengapa SPSI menolak Omnibus Law yang digulirkan pemerintah. Menurut Nurdin, kerugian yang akan dialami buruh, seperti upah minimun terancam menghilang karena buruh akan mendapatkan bayaran per jam.

Kemudian, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas. Akibatnya, akan hilang jaminan sosial karena tidak ada kepastian pekerjaan juga menurunnya pesangon bila kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bahkan, tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill workers) diperbolehkan kerja di Indonesia. Selanjutnya, akan dihilangkannya undang-undang sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top