Tim Hukum PDIP: Semestinya KPU Patuh Putusan MA

publicanews - berita politik & hukumAnggota tim hukum PDIP Maqdir Ismail usai diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu' di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1). (Foto: Publicanews/bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota tim hukum PDIP Maqdir Ismail mengatakan KPU semestinya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2019 perihal pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.

Ia menjelaskan dalam putusan MA itu bahwa penetapan suara caleg yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik.

"MA sudah memberikan tafsir peraturan di bawah undang-undang maka seharusnya itulah yang ditahapi oleh lembaga negara kita (KPU). Terlepas setuju atau tidak setuju itu harus mereka (KPU) lakukan," kata Maqdir dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu' di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Ia menilai keputusan KPU menolak permintaan PDIP tidak tepat menyangkut penyerahan perolehan suara Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia kepada Harun Masiku berdasar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

"Yang jadi problem adalah ketika KPU mereka menganggap bahwa tafsir diberikan MA ini adalah tidak tepat, mereka menanggap bahwa PKPU itu adalah yang benar, sehingga itulah yang mereka laksanakan," Maqdir menuturkan.

KPU, katanya, harus melaksanakan putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 lantaran MA adalah lembaga yang berwenang untuk menafsirkan sebuah peraturan di bawah perundang-undangan bukan KPU.

Maqdir pun meluruskan bahwa tafsir PDIP awal adalah bukan PAW, melainkan yang diminta adalah limpahan suara namun tak disetujui KPU.

"Yang mereka minta kepada KPU adalah limpahan suara dari almarhum Pak Nazarudin Kiemas kepada saudara Harun Masuki ini yang tidak disetujui KPU, karena mereka menafsirkan ketentuan-ketentuan berhubungan dengan PAW," ia menandaskan

Oleh karena itu, Maqdir menilai telah terjadi perdebatan antara kewenangan parpol dengan aturan KPU. Menurutnya, ketentuan harus dikembalikan kepada putusan MA.

"Saya kira ini perbedaan ini sekali lagi menurut saya harusnya kita kembalikan kepada penafsir tunggal terhadap peraturan perundang-undangan adalah MA, bukan KPU," Maqdir menjelaskan. (imo)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top