Datangi Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Mau Konsultasi

publicanews - berita politik & hukumPertemuan Dewan Pers bersama Tim Hukum PDIP di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Jumat (17/1). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) menyambangi Dewan Pers di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1) pagi. Rombongan pengacara dipimpin I Wayan Sudirta dan Koordinator pengacara Teguh Samudera.

Tiba di Dewan Pers sekitar pukul 10.30 WIB, utusan DPP PDIP itu diterima Wakil Ketua Dewan Pers Henri Ch Bangun, anggota Dewan Pers Agung, dan ahli pers Rustam Fachri Mandayun.

Menurut Teguh Samudera, kedatangannya di Dewan Pers hanya ingin beraudiensi. "Kita mau konsultasi saja," kata Teguh, Jumat pagi.

Teguh menambahkan, konsultasi bukan untuk mengadukan media tertentu terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret PDIP. Ia mengatakan sekadar mengobrol untuk mendudukkan media agar bekerja baik di alam demokrasi.

"Bukan melaporkan media, kita tidak pernah ada benturan dengan media. Kita ingin mendudukkan," katanya.

Kedatangan tim hukum bentukan PDIP ini disambut baik Dewan Pers. Mantan wartawan senior Majalah Tempo sekaligus tim ahli Dewan Pers Rustam Fachri Mandayun menilai positif langkah tim hukum yang telah menyambangi KPU dan Dewas KPK itu.

"Ini merupakan contoh yang baik. Jika ada permasalahan dengan media atau pers adalah membawanya ke Dewan Pers," kata Rustam.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengatakan media wajib melakukan konfirmasi pada pihak yang dirugikan. "Apalagi mengutip dari media sosial. Media salah bila tidak mengonfirmasi pada pihak yang dirugikan," ujarnya usai bertemu dengan Tim Hukum PDIP.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Tim Hukum DPP PDIP disebitkan telah terjadi framing dalam kasus OTT Komisioner KPK Wahyu Setiawan.

"Telah terjadi framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang staff Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan," bunyi pernyataan Tim Hukum itu pada Rabu (15/1).

sementara itu, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) telah mengadukan RMOL ke Dewan Pers. Organisasi sayap PDIP itu mempersoalkan berita berjudul Saeful Bahri Akui Sumber Duit Suap Untuk Komisioner KPU Berasal Dari Hasto yang dimuat pada Jumat (10/1) pukul 03.56 WIB. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(2)

Login
  1. WE_A @WandiAli17 Januari 2020 | 19:35:06

    Musyawarah dan mufakat itu jln baik unt ditempuh bila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan.

  2. Anak Gaul @gakasikah17 Januari 2020 | 14:21:47

    setuju. bawa ke dewan peers dong. jangan dibawa ke jalur lain dong. apalagi kalau pakek kekerasan. gak jaman tau.

Back to Top