Demokrat Keroyok Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

publicanews - berita politik & hukumSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: Tempo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief kembali mencuit soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioneris KPK Wahyu Setiawan. Ia menyerang Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto agar tidak merhasiakan keberadaan Harun Masiku, terduga penyuap Wahyu.

“Hasto, jangan simpan Harun. Serahkan dia dari sandiwaramu," kata Andi lewat akunnya di Twitter seperti tampak, Jumat (17/1).

Cuitan Andi sejak Kamis kemarin itu langsung mendapat banyak respon, tidak terkecuali Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Tiba2 jd diare gara2 baca twitmu bang," Ferdinand membalas cuitan eks Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Dalam cuitannya Andi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham menunjukkan bukti jika Harun memang berada di Singapura.

"Kita meminta KPK dan imigrasi menupload ke rakyat bukti tanggal 6 Januari Tsk Harun Masikhu sudah berada di Singapura. Karena banyak yang melihat tanggal tersebut dia masih berada di Jakarta, ngopi2,” cuit Andi.

Sebelumnya, Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin memastikan eks politikus Partai Demokrat Harun Masiku sudah berada di Singapura sejak 6 Januari, dua hari sebelum OTT Wahyu Setiawan.

Namun, Arvin tak bersedia mengungkap bukti terbangnya Harun ke Negeri Singa. "Orang yang keluar dan masuk ke Indonesia ada di dalam database kita. Kita tidak bisa mempublikasikannya ke publik karena itu bersifat rahasia," ujar Arvin.

Pernyataan Arvin ini mendapat pembenaran dari Menkum HAM Yasonna Laoly. Saat didesak apakah Kemenkum HAM dan PDIP akan membantu kembalinya Harun, politikus PDIP itu menyerahkan kepada lembaga antirasuah.

“Kita tunggu dia datang saja. Kita tunggu. Serahkan kepada KPK untuk mengejarnya. Ya itu tim hukum saja yang membahas. Saya Menkum HAM,” ujar Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan Perundang-undangan ini.(feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top