Pangkas Biaya Politik Tinggi, Bamsoet Usul Ganti Pemilihan Langsung

publicanews - berita politik & hukumKetua MPR Bambang Soesatyo (Foto; net)
PUBLICANEWS, Jakarta -Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti praktik korupsi yang disebabkan biaya politik tinggi dalam sistem Pilkada dan Pemilu.

Bamsoet mengatakan kalau ingin memeroleh jabatan seperti kepala daerah, seseorang harus menyiapkan fulus alias duit yang banyak.

"Untuk jadi gubernur, walikota, bupati kalau pakai sistem sekarang ini, jangan harap bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus,” ujar Bamsoet dalam acara MilenialFest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12).

Sistem politik yang saat ini berlaku, katanya, justru menjadi jebakan untuk melanggengkan praktik korupsi. Ia pun menekankan pentingnya keluar dari jebakan tersebut, yakni dengan memikirkan sistem pemilihan lain.

“Mau keluar tidak? Ubah sistem politik, kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab, ada ide?" kata mantan Ketua DPR itu.

Ia kembali menekankan bahwa sistem politik dengan model pemilu langsung sangat memerlukan biaya tinggi. Ia mencontohkan untuk posisi Gubernur DKi Jakarta dibutuhkan anggran mencapai Rp 1 triliun. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top