Komnas HAM Menolak, Mahfud MD Setuju Vonis Mati Koruptor

publicanews - berita politik & hukumMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tidak pernah berubah sikap menolak hukuman mati. Penolakan tersebut berlaku untuk seluruh narapidana, baik umum ataupun extra ordinary crime alias kejahatan luar biasa, seperti korupsi.

"Kita hendak membangun peradaban. Dari sisi pragmatis tidak ada kaitan antara hukuman mati dan pengurangan tindak pidana," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, ketimbang menerapkan hukuman mati, pemerintah seharusnya membangun nilai peradaban yang jauh lebih tinggi dengan meniadakan hukuman mati terhadap terpidana. "Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam, nyawa dibalas nyawa,” Taufan menegaskan.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan setuju hukuman mati bagi koruptor.

"Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor. Karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa, itu dirusak oleh koruptor," ujar Mahfud di kantornya, Selasa siang.

Mahfud menambahkan, ancaman vonis mati sudah ada dalam kasus korupsi. Ia menegaskan tidak perlu undang-undang baru karena perangkat hukum sudah ada.

Sebelumnya saat di Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati hanya berlaku untuk kasus korupsi bencana alam, beleid vonis mati koruptor belum ada. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top