Komnas Perempuan Minta RUU PKS Segera Disahkan

publicanews - berita politik & hukumKomisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus usai pemaparan hasil surve nasional tentang pelecehan seksual di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). (Foto: PublicanewsBbimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komnas Perempuan meminta DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Komisioner Magdalena Sitorus mengatakan, RUU yang telah mangkrak tiga tahun itu harus masuk dalam prolegnas prioritas 2020.

Menurut Magdalena, RUU KUHP dan PKS menjadi salah satu yang menjadi perhatian publik. Berbeda dengan RUU KPK yang sudah disahkan, RUU PKS hingga kini belum selesai pembahasannya.

"Jadi ada RUU KUHP dan PKS. KUHP sudah dibahas, ini sebetulnya ada bisa saling melengkapi. Jadi kan kemarin yang dibahas itu hanya KUHP, RUU PKS-nya belum," ujar Magdalena di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Ia menegaskan, Komnas Perempuan akan mengawal para legislator baru secara substansi. Komnas juga berkomitmen membantu dalam perolehan data yang akurat.

"Nah, ini yang harus dikawal. Komnas masih terus bekerjasa sama dengan jaringan masyarakat sipil. Jadi kita bergerak bersama," katanya.

Magdalena mengingatkan selain memberikan hukuman kepada pelaku tindak pelecehan seksual, beleid tersebut juga harus memuat pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU PKS segera disahkan.

"RUU PKS itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi pengawasan kita, misalnya eh ini ada peraturannya loh, ini (korban) harus dipulihkan loh. Jadi kita ada pegangannya itu," Magdalena menjelaskan.

Menurutnya, RUU PKS tak mengalami perkembangan. Padahal prasyarat pembahasan sudah dilakukan Panitia Kerja Komisi VIII DPR, di antaranya sudah ada rapat dengar pendapat umum bersama beberapa stakeholders.

"Sejumlah pihak sudah dipanggil. Kita tunggu hasil semuanya," ujar Magdalena. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top