Tiga Pimpinan KPK Ajukan Uji Materi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode M Syarif dalam keterangan pers rencana uji materi UU KPK, Rabu (20/11). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tiga pimpinan KPK akhirnya resmi mengajukan judicial review (JR) atau uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11).

Tiga pimpinan KPK yang mengajukan diri sebagai pemohon yakni Ketua Agus Rahardjo, serta Wakil Ketua Saut Situmorang dan Laode M Syarif.

"Jadi hari ini sebetulnya atas nama pribadi ya, atas nama warga negara Indonesia, kita akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa orang yang mendukung kita," ujar Agus di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11) sore.

Agus mengatakan, ada 13 orang pemohon dan 39 pengacara yang akan mengikuti proses ini. "Kemudian kita nanti mengundang ahli," ia menambahkan.

Agus sebenarnya masih berharap pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun hingga kini Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkannya.

"Harapan kita kan sebetulnya Perppu itu keluar. Tapi Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Oleh karena itu kita mengajukan JR hari ini," kata Agus.

Permohonan uji materi tersebut berupa uji formil dan uji materil. Laode membeberkan, dari segi formil yang digugat adalah proses pembentukan UU KPK tersebut.

Menurutnya, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Kemudian pembahasannya terkesan tertutup tanpa melibatkan masyarakat ataupun KPK sendiri.

"Bahkan tidak berkonsultasi dengan masyarakat, dan bahkan sebagai stakeholder utama KPK tidak dimintai juga pendapat," kata Laode.

RUU tersebut, menurut Laode, juga dibentuk tanpa didahului naskah akademik. Hal ini tak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik."

"Apa kalian pernah membaca naskah akademik itu. Dan banyak lagi dan bertentangan juga dengan aturan, dalam hukum, dan UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak hal yang dilanggar. Itu dari segi formilnya," Laode menjelaskan.

Dari sisi materil, adanya sejumlah pasal yang saling bertentangan, seperti Pasal 69D dengan Pasal 70C. Pasal 69D berbunyi: 'Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.'

Namun dalam pasal 70C justru menyebutkan, 'Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.'

"Bahkan sebenarnya dulu ada kesalahan tentang pengetikan antara syarat komisioner apakah 40 tahun atau 50 tahun. Jadi banyak sekali. Memang kelihatan sekali UU ini dibuat secara terburu-buru. Oleh karena itu kesalahannya juga banyak. Apa-apa saja yang dimintakan dalam JR ini, nanti akan kami sampaikan ke MK," ujarnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top