Sikap Intoleran Juga Muncul dari Peraturan Daerah

publicanews - berita politik & hukumPeneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar usai diskusi Hari Toleransi Internasional di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyebut tindakan intoleransi tidak terlepas dari kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Ia menyoroti pasal penodaan agama. Menurutnya, penggunaan diksi 'penodaan' sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia kemudian membahas Pasal 304 KUHP yang mengatur tentang pidana lima tahun bagi orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang tidak dihapus.

Selain Pasal 304, juga ada Pasal 306 KUHP yang berbunyi, 'Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apa pun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun'.

"Hal ini terjadi di regulasi nasional, dalam hal ini KUHP dan RKUHP, yang masih memberikan ruang kepada orang melakukan tafsir subjektif sehingga kemudian dalam praktiknya orang menggunakan rujukan KUHP sebagai alas," kata Erwin dalam diskusi Hari Intoleransi Internasional di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11).

Berdasarkan geografis, ia juga mempersoalkan sikap intoleransi di sejumlah daerah yang ditandai muncul kebijakan-kebijakan Pemda yang diskriminatif.

"Perda-perda syariah, mohon maaf ya, Perda-perda yang berbau agama rupanya tidak didorong oleh kelompok-kelompok yang berbasis agama, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang tidak berbasis agama," ujarnya.

Erwin berpendapat Perda diskriminatif lahir karena ekspresi politik. Menurutnya agama menjadi jualan paling laku untuk menggaet suara.

"Terkadang Perda-perda yang berbau agama dihidupkan misalnya orang harus bisa baca Alquran, orang harus ikut pengajian, atau harus memakai jilbab padahal tidak semua orang beragama islam," ia menegaskan.

Intoleransi radikalisme, Erwin menambahkan, harus dicegah. Namun upaya yang diterapkan pemerintah justru akan semakin membuat intoleransi semakin berkembang.

"Ini bisa menghambat pembangunan negara jika terus mempermasalahkan keyakinan agama. Harus ada tindakan hukum yang tegas," katanya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top