Masih Ada Aturan yang Disharmonis dalam Kehidupan Beragama

publicanews - berita politik & hukumWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi Hari Intoleransi Internasional di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - LSM Imparsial menyebut jaminan hak atas kemerdekaan beragama di Indonesia masih menghadapi tiga tantangan, yakni segi konseptual, sosial, dan hukum.

Dari segi konseptual, konsep kebebasan beragama sering dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur Indonesia.

"Segi sosialnya, promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi Hari Intoleransi Internasional di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11).

Dari segi hukum, ia mengatakan munculnya aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Imparsial menilai ada aturan yang menjamin kebebasan, tapi di sisi lain ada aturan yang justru mengancam dan tetap dipertahankan.

Menurut Gufron, penegakan hukum atas pelanggaran kebebasan beragama masih belum maksimal dilakukan aparat. Ia menduga ada upaya mengakomodir kehendak kelompok keagamaan sehingga mendiskriminasi dan mengeksklusi hak-hak kelompok minoritas.

"Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias majoritrianism," ujarnya.

Gufron menyebut dalam setahun ini terdapat 31 kasus intoleransi yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus di antaranya penyuburan terhadap kegiataan keagamaan, 11 kasus pelarangan pendirian rumah ibadah, 3 kasus perusakan rumah ibadah, 2 kasus pelarangan perayaan kebudayaan etnis.

"Ada juga aturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah, edaran pemerintah soal aliran keagamaan, dan penolakan bertetangga yang tidak seiman," ia menambahkan.

Oleh karena itu Imparsial mendesak pemerintah mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak kebebasan beragama.

"Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil bagi para pelaku intoleran untuk mencegah potensi terulangnya aksi-aksi intoleransi," ia menegaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top