15 Tokoh Antikorupsi akan Ajukan Judicial Review UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPegiat antikorupsi Betty Alisjahbana dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers seusai pertemuan membahas dukungan terhadap, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebanyak 15 pegiat antikorupsi menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK. Mereka memberikan dukungan moral pasca berlakunya Undang-undang KPK yang baru. Para tokoh antikorupsi ini mengatakan akan menempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka yang hadir, antara lain, mantan pimpinan KPK sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas, eks Pansel Capim KPK 2015 Betti Alisjahbana, pengacara Saor Siagian, peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dan pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar.

Betti Alisjahbana dalam keterangannya seusai pertemuan meminta KPK tetap fokus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Sementara itu kami juga mengupayakan agar Perppu KPK bisa keluar, kami juga merencanakan untuk mengajukan judicial review. Jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami dan pada intinya Kami ingin agar KPK terus kuat," ujar Betti di depan lobi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).

Sementara Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa uji materi UU KPK merupakan satu-satunya jalan terbuka agar gaung penyelamatan KPK dari pelemahan tetap bergema di masyarakat.

"Jalan yang terbuka untuk kita adalah mengajukan judicial review karena wacana tentang Perppu ini, seperti kita, begitu banyak soal, yang lain dilupakan. Ini untuk selalu menghangatkan bahwa kita masih butuh KPK karena KPK adalah hati nurani kita," kata Fikar.

Fikar mengingatkan, tidak ada lembaga penegak hukum selain KPK yang bersifat independen. Namun, dengan adanya UU yang baru maka sifat independen KPK otomatis hilang karena berada di dalam genggaman kekuasaan.

"Jadi lebih efektif bila dikeluarkan (dari kekuasaan pemerintah) karena hampir tidak ada lagi lembaga penegak hukum yang berdiri secara mandiri. Semua itu, penegak hukum yang ada itu, hampir di bawah kekuasaan pemerintahan yang berkuasa," Fikar menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top