DPR Kaji Rencana Pemerintah Hidupkan KKR

publicanews - berita politik & hukumPenangkapan dan pembantain massal warga yang diduga pendukung PKI pada 1965. (Foto: AP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD berencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Rencana itu mendapat sambutan DPR yang akan melakukan kajian melalui Komisi I dan III.

"Itu akan menjadi kajian yang akan dilakukan oleh teman-teman di Komisi I maupun di Komisi III," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Azis menambahkan, penyelesain kasus HAM pernah dikaji Komisi III. Ia menyarankan Pemerintah bisa meneruskan kesimpulan tersebut.

"Secara kesimpulan teknis di komisi hukum waktu saya di Komisi III sudah ada kesimpulan," ujarnya. Sedangkan bila pemerintah mewacanakan KKR maka akan dibahas di DPR.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan Undang-undang KKR sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Menurut Mahfud, KKR merupakan jalan keluar penyelesaian kasus HAM yang mangkrak.

Pemerintah akan memperbarui UU itu yang sebelumnya ditolak MK karena bertentangan dengan UUD 1945. Hadirnya UU itu diharapkan bisa menuntaskan beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan.

Beberapa kasus HAM, antara lain, pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Aceh sejak 1976, penembakan misterius rentang 1982-1985, Talangsari 1989, dan penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top