Jokowi Perintahkan Ungkap 'Desa Hantu' di Konawe

publicanews - berita politik & hukumMenkeu Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan sosialisasi dana desa (Foto: smartcitymakassar)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kasus temuan 'desa hantu' diungkap dan para pelaku ditangkap. 'Desa hantu' disampaikan pertama kali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani merujuk pada desa fiktif tetapi menerima dana bantuan desa.

"Kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif ketemu, ketangkep," kata Jokowi di JIexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Jokowi tak memungkiri betapa tidak mudah mengelola puluhan ribu desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak bisa saja terjadi," ia menambahkan.

Sri Mulyani mengungkap 'desa hantu' dalam rapat dengan Komisi XI DPR. "Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan pemerintah," ujar Menkeu.

Upaya mengungkap kasus desa fiktif itu telah ditangani kepolisian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada empat desa di Sulawesi Tenggara yang ditengarai sebagai desa hantu.

"Tim kita sudah bergerak ke sana bersama Pemda Provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam," kata Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu.

Sementara itu, KPK mengatakan ada 34 desa yang bermasalah, 3 desa diantaranya fiktif. Kemudian ada 31 desa ada secara fisik, tetapi SK pembentukannya dibuat tanggal mundur agar mendapat kucuran dana desa.

Juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulisnya mengatakan, kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe terjadi pada tahun anggaran 2016 hingga 2018.

Kasus 'desa hantu' terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe. Polda Sultra telah memeriksa puluhan kepala desa dan meminta klarifikasi pejabat Pemkab Konawe untuk mengusut kasus ini.

Mesi Polda Sultra sudah menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tetapi belum menetapkan tersangka di 'desa hantu' itu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya07 November 2019 | 18:54:15

    Lama2x semua kecurangan di indonesia akan terkikis oleh kepemimpinan pak jokowi beserta menteri2x nya.

  2. Randy Fauzi @randyfauzi07 November 2019 | 09:45:48

    Mantap, seluruh stakeholder yang bersangkutan harus saling berkoordinasi untuk mengungkap kasus ini.

Back to Top