Setelah Tuai Kontroversi, Menag Bantah Pernah Melarang Cadar

publicanews - berita politik & hukumMenteri Agama Fachrul Razi. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang pemakaian cadar atau niqab berpotensi melanggar hak azasi Manusia (HAM). Seketaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi meminta Kemenag mengkaji ulang rencana tersebut.

"Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perpsektif keamanan bisa saja dibenarkan,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11).

Baidowi mempertanyakan kebijakan itu hanya berlaku di lingkungan ASN kementerian Agama atau meiliputi warga masyarakat yang masuk ke instansi pemerintah.

Ia mengingatkan Fazchrul mengenai kewenangan atau tupoksi Kemenag hanya mengatur ASN di internal. "Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,” Baidowi menjelaskan.

PPP, ia menambahkan, bisa menerima bila larangan sebatas cadar dan hanya berlaku bagi ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Namun, tidak bisa menerima bila pelarangan dikenakan kepada muslimah yang mengenakan jilbab.

Suara Keras Menag Soal Cadar dan Celana Cingkrang

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wacana larangan bercadar telah masuk wilayah privat. "Kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” ujar Mardani.

Menurutnya, pencegahan radikalisme bisa dilakukan melalui jalur dialog dan literasi, bukan pelarangan sesuatu yang privat semisal cadar.

Setelah menjadi kontroversi pemakaian cadar ini, Fachrul menepis pernah menyampaikan larangan pemakaian cadar.

"Saya merekomendasikan, tidak ada ayat-ayat yang menguatkan (menggunakan cadar), tapi juga enggak ada yang melarang, silakan saja," kata Menag di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore kemarin.

Mantan Wakil Panglima TNI itu membantah berencana menerbitkan peraturan larangan pemakaian cadar. Ia menyebutkan bila pun ada auran itu nantinya bukan berasal dari Kemenag. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top