Pernah Dilaporkan Ujaran Kebencian, Viktor Laiskodat Kabarnya Masuk Kabinet

publicanews - berita politik & hukumGubernur NTT Viktor Laiskodat. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sekjen Partai Nassem Johnny G Plate membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (17/10) malam. Namun, materi pertemuan bukan membahas kabinet melainkan kerja sama antarpartai.

"Kemarin Ketum Nasdem banyak diskusinya dengan presiden, khususnya terkait kerja sama politik di luar kabinet bersama partai-partai lain, termasuk Gerindra," kata Johnny di Jakarta, Jumat (18/10).

Menyinggung soal susunan kabinet, Johnny masih enggan menyebut nama-nama yang dijagokan Nasdem. Begitu pun soal nama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang dikabarkan masuk kabiet. Menurutnya, Viktor berkeinginan tetap sebagai gubernur.

"Namun jika panggilan negara yang harus dijawab, maka tentu mengemban tugas negara menjadi lebih diutamakan," kata Johnny.

Mengenai kabar Viktor masuk kabinet dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Jelamu. "Bapak gubernur kita memang dua kali diminta secara non formal menjadi menteri, saat berada di Labuan Bajo beberapa waktu lalu," ujar Marius.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem Fredy Mui. "Informasi mengenai Gubernur NTT akan menjadi menteri itu sudah mulai didengar saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT untuk melihat garam di Nunkurus, Kabupaten Kupang," katanya.

Polri Bantah Hentikan Kasus Penistaan oleh Viktor Laiskodat

Viktor sendiri sudah berpamitan dengan warganya saat syukuran rakyat atas pelantikan Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai anggota DPR di Gedung Golkar NTT, Jalan Frans Seda, Kamis malam kemarin.

"Kalau diperintah oleh presiden saya siap melaksanakan tugas negara demi kepentingan yang lebih besar NKRI," ujar Viktor.

Dikabarkan Viktor bakal menduduki kursi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain nama Viktor, politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago disebutkan akan masuk bursa calon menteri Kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jilid II.

Nama Viktor pernah mencuat saat ia dilaporkan oleh Partai Gerindra dan PAN ke Bareskrip Polri dalam kasus dugaan ujaran kebencian berbau SARA. Ia menyebut partai yang tidak menyetujui Perppu Ormas dan UU Pemilu sebagai pendukung radikalisme dan khilafah. Mereka layak 'dibunuh' di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menguap. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top