Banyak Kejanggalan, Mahasiswa Ajak Masyarakat Tolak UU KPK

publicanews - berita politik & hukumMahasiswa membentangkan poster di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10), dalam aksi meminta Presiden menerbitkan Perppu KPK. (Foto: Publicanews/bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia sepakat bahwa salah satu persoalan pada proses revisi UU KPK adalah tidak jelasnya keberadaan naskah akademik.

Kader Sospol BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ervan Kurniawan mengatakan, sejak tahun 2016 naskah akademik rancangan perubahan UU KPK dipertanyakan publik sementara DPR mengaku memiliki naskah akademik tersebut.

"Namun naskah tersebut sampai hari ini tidak diedarkan ke publik," ujar Ervan dalam orasinya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Ia menjelaskan keberadaan naskah akademik merupakan keharusan dalam pembuatan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Hal tersebut tertera dalam Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Bukan hanya bermasalah pada naskah akademik, Revisi UU KPK juga diduga melanggar prosedur. "Pengesahan revisi UU KPK tersebut dilaksanakan tanpa melakukan perubahan prolegnas prioritas," kata Ervan.

Ervan menyebut RUU tentang perubahan UU KPK memang masuk ke dalam prolegnas 2015-2019, namun tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas 2019. Sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011 seharusnya penyusuan RUU dilakukan berdasarkan prolegnas.

Ia menyayangkan revisi UU KPK tidak sesuai dengan prosedur, di mana seharusnya RUU yang berada diluar prioritas tidak serta merta menjadi usulan RUU inisiatif DPR, melainkan terlebih dahulu masuk ke dalam program legislasi nasional.

Oleh karena itu, kata Ervan, Aliansi BEM menolak tegas Rancangan perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi dan mendesak presiden menolak dan membatalkan UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Mengajak semua elemen masyarakat bersatu dan mendesak presiden untuk menyikapi sikap mahasiswa yang terdapat dalam maklumat tuntaskan reformasi," ia menandaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top