Jokowi Belum Teken UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum meneken Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan DPR. Hal itu disampaikan oleh woSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.

"Kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengonfirmasikan kepada Pak Plh MenkumhAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10).

UU KPK yang disahkan pada 17 September 2019 telah memasuki hari ke-30. Sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU tersebut otomatis resmi berlaku.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu mengatakan KPK tetap bisa bekerja, seperti melakukan operasi tangkap tanga, dan kegiatan lainnya. Menurut Arsul, sebelum Dewan pengawas terbentuk, penyadapan tetap bisa dilakukan sesuai kententuan dan SOP internal lembaga rasuah itu.

"Setelah nyadap ditemukan dan OTT, diperbolehkan saja," kata Arsul.

Ia kemudian merujuk Pasal 69 D UU KPK yang disahkan DPR. "Secara tegas menyatakan bahwa dalam hal Dewas belum dibentuk, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang sudah ada itu dilaksanakan bedasarkan ketentuan yang berlaku sebelum UU ini diberlakukan," ia menjelaskan.

Arsul kemudian menegaskan bahwa penyadapan tidak sah karena belum adanya Dewas merupakan informasi sesat.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan seluruh typo atau salah ketik dalam UU KPK telah diperbaiki dan sudah diserahkan ke Setneg.

Ia mengatakan bola ada di pemerintah. Apapun keputusan Jokowi, katanya, Gerindra akan menghormati.

Ada tiga opsi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menyikapi polemik UU KPK. Pertama, pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Perppu.

Kedua, dilakukan revisi kembali, bisa diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas lagi sampai ada titik temu dan disahkan kembali atau legislative review..

Ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top