#TolakUUKPK

Reformasi Dikorupsi DPR, Mahasiswa Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

publicanews - berita politik & hukumKader Sospol BEM UNJ Ervan Kurniawan membacakan surat terbuka meminta presiden menerbitkan Perppu KPK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10) siang. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Istana Kepresiden membawa beberapa tuntutan, antara lain mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu soal Undang-undang KPK.

Gelombang pertama yang datang yakni mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), YARSI, STEI SEBI dengan membawa spanduk bertulis #rawamangunbergerak.

"Arus pergerakan mahasiswa dan masyarakat terus-menerus bergaung dan bergema di setiap sudut Nusantara, semua mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai hal
buruk yang terjadi di negeri tercinta ini," ujar Kader Sospol BEM UNJ Ervan Kurniawan dalam orasinya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10) siang.

Ia mengatakan semangat reformasi sejak 20 tahun lalu menghendaki adanya pemberantasan korupsi. Menurutnya, KPK berdiri menjadi salah satu bukti kehendak yang kuat untuk membasmi korupsi di negeri ini.

Namun mahasiswa menilai semangat reformasi kembali tergores ketika DPR dengan sewenang-wenang mengesahkan RUU KPK hampir sebulan yang lalu.

"Semangat reformasi akhirnya dikorupsi. Kini, satu-satunya harapan, ada pada sikap Presiden," ujar Ervan.

Penerbitan Perppu untuk menarik UU KPK menjadi tuntutan yang bergema di mana-mana. Ervan menyayangkan Presiden sampai hari ini belum menunjukkan sikap jelasnya. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah mengeluarkan Perppu.

"Hari ini kami kirim surat dialog terbuka kepada presiden untuk bertemu dengan kami secara langsung tanggal 21 nanti atau setelah pelantikan," Ervan menambahkan.

Ia menegaskan salah satu isi surat terbuka yang diberikan hari ini yakni meminta presiden menuntaskan reformasi. Penerbitan Perppu, kata Ervan, dianggap darurat karena menyangkut hidup banyak orang.

"Berbicara soal korupsi maka bicara soal Republik Indonesia, kalau korupsi tidak bisa ditangani maka kita tidak bisa menangani bangsa ini lebih baik," katanya.

Berdasarkan pantauan Publicanews, mahasiswa hanya bisa menyuarakan aksinya sampai di depan Gedung Kemenko Polhukam karena blokade kawat berduri menjadi halangan bagi mereka. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top