TNI AD Copot Tujuh Prajurit Karena Pelanggaran Bermedia Sosial

publicanews - berita politik & hukumKepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. (Foto: dialeksis)
PUBLICANEWS, Jakarta - TNI AD memberi sanksi tegas pencopotan terhadap tujuh prajurit karena tak menggunakan media sosial secara bijak dan menyinggung penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyebut ketujuh anggotanya tersebut meliputi komando resor militer (korem) dan komando distrik militer (kodim). Mulai dari prajurit kepala, sersan, hingga kopral.

"Jadi yang di Korem Padang adalah prajurit kepala, Itu tamtama. Kemudian yang di Kodim Wonosobo itu kopral dua, tamtama juga. Kemudian yang di Korem Palangkaraya itu sersan dua, bintara, Kodim Banyumas ada sersan dua, dan di kodim Muko-Muko, Jambi, itu adalah kapten," kata Andika kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Enam prajurit dihukum soal sindiran insiden penusukan Wiranto. Seorang prajurit ada yang terlibat aktif penggunaan media sosial.

Andika menegaskan, sanksi tersebut sebagai bentuk disiplin kepada prajurit yang berpartisipasi pada kegiatan di dunia maya. Namun menantu mantan Kepala BIN AM Hendropriyono itu membantah hukuman tersebut akan mengakhiri karir militer ketujuh prajuritnya.

Ia meluruskan hanya mencopot dari jabatan dan sanksi penerapan disiplin dan pembinaan yang diklaim termasuk hukuman ringan.

"Kita ingatkan agar lebih bertanggung jawab. Saya ingin mereka tetap punya kesempatan setelah hukuman disiplin militer ini dijalani mereka," Andika menjelaskan.

Mantan Pangkostrad ini mengingatkan para prajurit serta keluarga untuk tidak menyebarkan berita bohong alias dan pesan bernada provokatif.

"Secara spesifik kita beri perintah ke satuan bawah untuk tidak salah gunakan media sosial. Tidak sebarkan info yang memecah belah dan tidak menyebarkan info yang menumbuhkan kebencian," katanya.

TNI AD telah mempunyai aturan untuk tertib di media sosial bagi para prajurit dan keluarganya. Menurut Andika, bermedia sosial adalah hak setiap individu, namun harus ada batasannya. Baik prajurit maupun keluarganya diminta menyaring informasi.

"Dalam Anggaran Dasar Persatuan Istri Prajurit AD, bahwa istri prajurit mutlak tidak dapat dipisahkan dari AD. Baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi," Andika menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top