PDIP Tutup Peluang Jokowi Keluarkan Perppu KPK

publicanews - berita politik & hukumSejumlah perempuan 'Srikandi Milenial' melakukan aksi menolak Perppu KPK di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/10). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Partai tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernaung, PDIP, secara resmi menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). PDIP menyarankan jalur judicial review dan legislative review.

"Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Senin (8/10).

Menurutnya, revisi UU KPK bukan dilakukan instan melainkan melalui proses cukup panjang, bahkan belasan tahun.

Tujuan revisi agar lembaga antirasuah yang merupakan lembaga hukum dengan kewenangan sangat besar alias super body diawasi dengan tata kelola yang sehat. "Itu sebabnya dibentuk Dewan Pengawas," kata Hendrawan.

Keberadaan Dewan Pengawas, ia menambahkan, juga sebagai bentuk check and balances. "KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," katanya.

Ia menjelaskan, sistem dua lapis ini merupakan tata kelola modern yang bagus dan sehat, good governance yang sudah teruji berabad-abad. "Di sektor korporasi bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan," ujarnya.

Hendrawan juga meminta pihak yang menolak UU KPK untuk membaca isinya secara keseluruhan. "Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya," katanya.

Revisi UU KPK disahkan DPR pada 17 September 2019 lalu. Saat ini, naskah UU KPK itu tengah diperbaiki karena adanya beberapa kesalahan ketik. Presiden Joko Widodo belum menyikapi beleid itu menyusul aksi massa yang menolak pembaruan UU Nomor qa30 Tahun 2002 tentang KPK itu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top