Survei LSI: 76,3 Persen Setuju Jokowi Keluarkan Perppu KPK

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo memberi keterangan pers seusai bertemu sejumlah tokoh nasional membahas, antara lain, soal Perppu KPK, 26 September 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia ( LSI) merilis hasil survei bertajuk 'Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik'. Hasilnya 76,3 persen responden setuju Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

"Saya melihat di sini ada aspirasi publik yang kuat yang mengetahui revisi UU KPK itu karena melemahkan, implikasinya kan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia juga," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilisnya di Hotel Erian, Jakarta, Minggu (6/10).

Djayadi menambahkan, mayoritas responden juga menilai UU KPK berdampak pada pelemahan lembaga anturasuah. Kesimpulan itu berdasar pertanyaan sebagai berikut:

"Apakah menurut Ibu/Bapak revisi UU KPK melemahkan atau menguatkan KPK dalam memberantas korupsi?"

Ternyata, sebanyak 70,9 responden menjawab UU KPK hasil revisi melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Djayadi menilai, berdasar survei tersebut, ada keinginan masyarakat agar Jokowi mengeluarkan Perppu. "Meskipun kita tahu setelah Perppu dikeluarkan nanti kan dibahas sama DPR, apakah diterima atau ditolak, gitu," ujarnya.

Namun, ia menekankan data itu menunjukkan publik berada pada posisi bahwa Perppu menjadi jalan keluar.

Survei dilakukan secara mandiri oleh LSI terhadap 1.010 responden yang diambil secara acak. Responden diwawancarai lewat telepon pada 4-5 Oktober 2019. Adapun margin of error adalah plus minus 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top