PUBLICANEWS, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengusulkan agar Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang pernah diterima Presiden Joko Widodo saat masih Walikota Solo untuk dicabut. Menurut Kurnia, hal ini sebagai bentuk protes atas inkonsistensi pemberantasan korupsi.

Pasalnya, ujar Kurnia, Jokowi belum juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK meskipun gelombang penolakan telah massif terjadi.

"Kalau Perppu tidak dikeluarkan maka wajar jika masyarakat meminta agar Bung Hatta Anti-Corruption Award yang diberikan Presiden Jokowi itu ditarik saja," kata Kurnia dalam diskusi bertajuk 'Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK' di Gedung YLBHI, Jakarta Pusar, Minggu (6/10).

Kurnia menjelaskan, dengan tidak mengeluarkan Perppu, Jokowi tidak terlihat lagi sebagai sosok antikorupsi karena tidak menyelamatkan KPK.

Menurutnya, Kurnia simpati masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga dapat menurun. Hal ini karena janji saat debat capres-cawapres untuk menguatkan KPK malah jauh panggang dari api.

"Kalau akhir pemerintah Jokowi-JK sudah tidak menguatkan KPK, bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan janji yang diucapkan sampai 2024 nanti," Kurnia menegaskan. (han)