YLBHI: Sesat, Kaitkan Perppu KPK dengan Pemakzulan

publicanews - berita politik & hukumDirektur Advokasi YLBHI Muhammad Isnur (tengah) dalam diskusi tentang Perppu di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (6/10). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyayangkan pihak yang mengembuskan isu seolah Presiden bisa dimakzulkan bila mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Undang-undang KPK.

"Kami menyayangkan komentar yang sebenarnya justru akan membelokkan persepsi atau bahkan pemahaman publik terkait dengan apa itu pemakzulan," ujar Isnul dalam diskusi bertajuk 'Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK, Terbitkan Perppu' di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

Menurutnya, penerbitan Perppu tidak ada akan berdampak pada pemakzulan, karena pemakzulan baru dapat dilakukan bila presiden melakukan tindakan kriminal atau pidana.

"Sekarang ketika seorang Presiden mengeluarkan kebijakan apakah bisa dinyatakan melanggar sebuah undang-undang atau melakukan tindak pidana? Saya pikir jauh dari itu," katanya.

Isnur menegaskan justru penerbitan Perppu adalah langkah konkret seorang Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, untuk mengingatkan adanya proses yang salah yang sedang berjalan saat ini.

"Dalam hal ini kami menyatakan bahwa pemegang kekuasaan legislatif (DPR) sudah melakukan kesalahan dalam pembentukan undang-undang," Isnur menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top