Jokowi Diharapkan Keluarkan Perppu Ketimbang Legislative Review

publicanews - berita politik & hukumDirektur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Gedung LBH Jakarta Pusat, Minggu (6/10). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo diharapkan bisa segera menuntaskan polemik Undang-undang KPK. Sebelumnya pihak Istana menyampaikan Presiden tengah mempertimbangkan dua opsi, yakni penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atau legislative review.

Menurut Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi, jika Jokowi sudah yakin akan mengeluarkan Perppu sebaiknya dilakukan secepatnya karena persoalannya sudah terlihat.

"Harus diselesaikan dengan segera, presiden harus langsung saja tanda-tangan rancangan UU yang sudah disahkan itu, segera diundangkan, dan segera terbitkan Perppu," ujar Fajri Nursyamsi dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Minggu (6/10).

Ia menyakini legislative review tidak diyakini membuat masalah bisa selesai.

"Jadi kalau mengajukan legislative review sama saja sebenarnya, tidak menemukan solusi segera. Jadi kegentingannya tidak terjawab dengan proses yang dilakukan," kata Fajri.

Jokowi pernah menyampaikan tiga opsi menghadapi polemik UU KPK yang disahkan DPR, yakni Perppu, Legislative Review, dan Judicial Review. Legislative Review adalah mengubah UU melalui lembaga legislatif, dalam hal ini DPR.

Adapun Judicial Review adalah proses uji materi perundang-undangan melalui Mahkamah Kostitusi. Ketiga opsi tersebut merupakan cerminan prinsip Trias Politica. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top