Eks Menteri Yasonna Sarankan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

publicanews - berita politik & hukumEks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kembali menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Ia berdalih revisi Undang-undang KPK justru bertujuan untuk memperbaiki KPK.

"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," kata Yasonna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). "Sebaiknya jangan (terbitkan perppu)," ia menambahkan.

Politikus PDIP ini meminta masyarakat berhenti menekan Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Ia berharap tidak mengembangkan budaya menekan pemerintah, tetapi sebaiknya menempuh cara konstitusional.

"Jalankan dululah, lihat kalau nanti (kinerja KPK) tidak sempurna, buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suudzon (berburuk sangka)," ujar Yasonna yang mundur sebagai Menteri Hukum dan HAM karena memilih jadi anggota DPR.

Yasonna Laoly: Presiden Mendapat Tekanan untuk Terbitkan Perppu

Ia mengingatkan, meski Perppu merupakan kewenangan presiden tetapi beleid tersebut akan dibahas bersama-sama dengan DPR.

Sementara itu, saat menghadiri Hari Batik Nasional di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, hari ini, Jokowi tak bersedia berkomentar soal revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Wah, ini kan hari batik. Masak nanyanya RUU KPK," ujar Jokowi di tengah kerumunan wartawan.

Desakan agar presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK masih disuarakan mahasiswa di berbagai daerah di Tanah Air hingga saat ini. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top