Wapres: Jika Terbitkan Perppu KPK, Dimana Wibawa Pemerintah?

publicanews - berita politik & hukumWakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan dimana wibawa pemerintah andaikan menerbitkan Perppu KPK. Desakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menguat setelah DPR resmi mengesahkan revisi Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Menurut JK, pemerintah sudah menyetujui revisi UU KPK bersama DPR sehingga tidak baik bila kemudian membatalkannya.

"Karena baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Dimana kita mau tempatkan kewibawaan pemetintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikannya di mana?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10).

Masih ada cara lain dalam menyikapi beleid tentang lembaga antirasuah itu. JK menyebut, antara lain, judicial review. "Itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau Perppu itu masih banyak pro-kontranya," ujarnya.

Penolakan menerbitkan Perppu juga disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani sebelumnya. Ia mengatakan, penolakan disampaikan pimpinan parpol pada pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin malam.

Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberi keputusan mengenai sikap pemerintah terhadap undang-undang yang menuai aksi demo mahasiswa di berbagai daerah itu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top