Partai Koalisi Tak Sepakat Perppu KPK

publicanews - berita politik & hukumSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendengarkan masukan soal Undang-undang KPK. Senin (30/9) malam, Jokowi mengundang parpol koalisi ke Istana Kepresidenan Bogor. salah satu pembicaraan adalah membahas kemungkinan langkah Kepala Negara menyikapi undang-undang yang sudah disahkan DPR itu.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan itu parpol mengusulkan agar Jokowi tidak langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Partai-partai koalisi menginginkan Presiden menempuh jalur legislative review seperti yang ditawarkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10).

Legislative review adalah langkah pemerintah bersama DPR membahas kembali UU KPK dan memperbaikinya sesuai aspirasi publik. Arsul menambahkan, koalisi menilai Perppu merupakan opsi paling terakhir karena opsi lain masih bisa dipilih dan dieksplorasi. Apalagi, katanya, UU KPK tengah digugat di Mahkamah Konstitusi.

Hingga saat ini, Jokowi belum memutuskan sikap pemerintah atas UU Nomor 30 Tahun 2002 hasil revisi DPR. Undang-undang KPK itu menyulut kontrovesi dan memicu aksi demo mahasiswa di berbagai wilayah. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top