Bursa Ketua MPR Memanas, Haruskah dari PDIP?

publicanews - berita politik & hukumBambang Soesatyo saat dilantik sebagai Ketua DPR RI, dijagokan Golkar untuk memimpin MPR. (Foto: dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tata tertib terbaru yang diwariskan MPR periode 2014-2019 di akhir jabatan, Jumat (27/9), menetapkan pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Aturan itu tertuang pada pasal 19 Peraturan MPR RI. Jumlah besar itu membuka peluang seluruh parpol menempatkan wakilnya di kursi pimpinan lembaga tertinggi negara itu.

Namun, menurut ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan, Ketua MPR akan dijabat PDIP. "Secara konstitusional syarat menjadi Ketua MPR ialah fraksi yang memperoleh suara rakyat tertinggi dalam pemilu 2019, yaitu PDIP," ujar Jimmy kepada wartawan, Selasa (1/10).

Menurutnya, dengan adanya aturan pimpinan MPR berjumlah 10 orang berdasar fraksi partai politik di DPR, maka kepentingan semua fraksi sudah terpenuhi. "Karenanya, manuver untuk menjadi ketua MPR bagi partai politik yang memiliki suara relatif kecil merupakan bentuk penghinaan dan pengingkaran kehendak rakyat," Jimmy menambahkan.

Meski demikian, bursa ketua MPR tetap memanas pasca pelantikan 711 anggota MPR periode 2019-2024. PDIP sebagai pemanang Pemilu 2019 menyorongkan Ahmad Basarah yang pada periode sebelumnya menjabat wakil ketua MPR.

"Beliau sosok yang belum tergantikan untuk bicara mengenai masalah Pancasila, mengenai masalah ketatanegaraan, dan empat pilar," kata anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Tak kalah, Golkar menjagokan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk duduk sebagai Ketua MPR. Sementara Gerindra menetapkan Ahmad Muzani untuk menduduki pimpinan MPR. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memimpin MPR.

"Insya Allah kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan pimpinan MPR dari Gerindra," katanya seperti dikutip dari Antara, Minggu.

Anggota baru DPR itu menjelaskan, partainya selama ini duduk di luar pemerintah dan pada pemilu lalu menjadi peraih suara terbesar kedua sehingga layak mengomandoi majelis.

Ketua MPR juga menjadi incaran PKB. Anggota Dewan Syura Maman Imanulhaq membeberkan alasan partainya tetap ngotot mengincar posisi tertinggi MPR. "Kita akan terus berusaha menjadikan Gus Muhaimin sebagai pimpinan, Ketua MPR," ujar Maman.

Maman menyebut Ketua Umum PKB itu tidak hanya mempresentasikan Nahdlatul Ulama saja, tetapi juga bisa dilihat senioritas dan sangat memegang ideologi Pancasila dan empat pilar.

Demikian pula PAN yang pernah memimpin MPR kembali menjagokan petahana Zulkifli Hasan. "PAN insyaallah kami tetap mengirim Bapak Zulkifli Hasan untuk kembali berkhidmat menjadi pimpinan MPR," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto, siang ini.

Menurut Yandri, pemilihan Ketua MPR diperkirakan akan alot. "Gerindra mau, Golkar mau, PKB juga mau. Artinya semua kemungkinan-kemungkinan, kejutan-kejutan masih bisa terjadi. Seperti 5 tahun lalu, Bang Zul tak diduga-duga jadi Ketua MPR," ujarnya.

Sedangkan Partai Nasdem mengirim calon perempuan. "Nasdem sudah menunjuk Ibu Lestari Moerdijat sebagai wakil ketua atau pimpinan MPR RI dari Fraksi Nasdem," kata Sekjen Johnny G Plate, kemarin.

Jika Nasdem tampak tak ngotot untuk posisi Ketua MPR, tiga partai lain yaitu Partai Demokrat. PPP, dan PKS malah lebih adem soal pimpinan MPR. Ketiga parpol itu belum mengusulkan nama. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top