PKS Desak RKUHP Disahkan Hari Ini, PDIP Minta Ditunda

publicanews - berita politik & hukumRapat Paripurna DPR yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendapat interupsi dari wakil Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf. Ia meminta DPR mengesahkan RUU KHUP dalam rapat paripurna ke-11, hari ini.

"Kita ini ingin mengakhiri penjajahan asing dalam bentuk perundang-undangan lebih dari satu abad. Allahuakbar, merdeka! Wassalam," kata Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Muzammil juga meminta pasal 218, 219, dan 220 soal penyerangan dan hak martabat presiden dan wakil presiden dihapus. Ia menyebutkan beleid itu menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus multitafsir.

Sementara, anggota DPR dari Fraksi PDIP Jimmy Demianus Ijie mendesak agar RKHUP ditunda pengesahannya. Ia menyarankan agar pasal-pasal dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dibahas kembali.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP ini. Aksi massa dan mahasiswa dalam beberapa hari ini juga menuntut penundaan pengesahan aturan hukum itu.

Hari ini, rapat paripurna DPR menjadwalkan pengambilan keputusan tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU tentang Perkoperasian.

Sementara RKUHP dan RUU Lembaga Pemasyarakatan telah diputuskan ditunda pengesahannya, pada Selasa ( 24/9) lalu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top