Tak Sepakat dengan Jokowi, DPR Tetap Ingin Pengesahan RKUHP Bulan Ini

publicanews - berita politik & hukumRapat konsultasi Presiden Joko Widodo dan DPR di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak satu kata soal pengesahan Rancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR tetap menghendaki pengesahan RKUHP bulan ini, sementara Jokowi ingin ditunda hingga anggota DPR periode 2019-2024.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, revisi undang-undang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Namun, ada pintu lain untuk memperbaiki, yaitu lewat uji materi Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertemuan pimpinan DPR dengan Jokowi, Bamsoet menyampaikan kerja keras anggota dewan dalam membahas revisi undang-undang zaman kolonial itu.

"Bahkan ada juga gara-gara rapat yang enggak pernah pulang-pulang, ribut dengan istri di rumah," kata Bamsoet dalam rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9).

Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap yang ikut hadir dalam rapat konsultasi menambahkan, rencana pengesahan RKUHP tidak dilakukan dalam rapat paripurna Rabu besok. Namun, tidak berarti seperti keinginan Jokowi agar tidak disahkan DPR periode ini.

"Soal (disahkan) periode ini atau tidak kita akan lihat," kata Mulfachri seusai pertemuan.

Jokowi dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP

Ia menyebutkan masih ada tiga kali rapat paripurna hingga akhir jabatan anggota dewan pada 30 September mendatang. Menurutnya, masih dimungkinkan lobi antara pemerintah dan DPR sehingga pasal-pasal yang bermasalah bisa dituntaskan.

"Kalau soal pasal debatable. Kita tahu RKUHP ini sudah dibahas selama 4 tahun, sudah mendengar banyak pihak," ia menjelaskan.

Menurut anggota Fraksi PAN ini, Jokowi pernah menyebutkan ada 14 pasal yang bermasalah. Namun, dalam rapat siang tadi, Jokowi tidak merinci soal pasal karena pembicaraan bersifat umum. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top