Petisi Change.org Tolak RKHUP Sudah Diteken 547.120 Orang

publicanews - berita politik & hukumAksi menolak RKUHP yang hendak disahkan oleh DPR. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hari ini, Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan Jokowi setelah mencermati keberatan dari berbagai kalangan atas substansi sejumlah pasal dalam RKUHP tersebut.

Salah satu penolakan masyarakat terhadap beleid yang dinilai tergesa-gesa itu datang melalui laman change.org. Penggagasnya adalah aktivis gender dan HAM Tunggal Paweri.

Paweri mengunggah petisi bertajuk 'Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR'. Sejak diunggah pada 29 Januari 2019, hingga Jumat (20/9) pukul 18.15 WIB, petisi sudah diteken oleh 547.120 orang.

Dalam pengantar petisi, Paweri menyebut RKUHP dibuat tanpa penelitian yang jelas. "Gak bener banget kan!" katanya.

Dari draf RKHUP yang beredar ada banyak pasal yang akan mengkriminalkan banyak orang. Misalnya, korban pemerkosaan yang menggugurkan kandungan. Perempuan pekerja yang pulang malam dan terlunta-lunta di jalan bisa dipidana.

Petisi Minta Jokowi Jangan Setujui RKUHP Sudah Diteken 307 Ribu Orang

Ia juga menyoal jurnalis dan warganet yang mengkritik presiden terkena Pasal 218. Yang paling parah, ujar Paweri, kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk 'kewajiban adat' kalau dianggap melanggar 'hukum yang hidup di masyarakat', sesuai Pasal 2 jo Pasal 598 RKUHP.

"Coba 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas!" ujar Paweri, sengit.

Dalam keterangan persnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jokowi mengatakan telah memerintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap pemerintah bahwa pengesahan RUU KUHP harus ditunda.

"Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya,” kata Jokowi. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top