Jokowi dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jokowi berlasan masih dibutuhkan pendalaman atas substansi dalam pembaruan beleid warisan zaman Hindia Belanda itu.

"Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).

Jokowi berharap DPR mempunyai sikap yang sama dengan pemerintah soal pembahasan RUU KUHP tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh anggota dewan periode berikutnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan tekanan asing sangat terasa dalam proses penyusunan RUU KUHP. Salah satunya keinginan negara Eropa yang menghendaki agar pasal LGBT dicabut.

Namun, politikus Partai Golkar itu sepakat untuk menunda belied yang menimbulkan pro kontra itu. Ia menambahkan, Pemerintah dan DPR akan membahas lagi berbagai aturan tersebut sehingga benar-benar tidak ada penolakan lagi.

Petisi Minta Jokowi Jangan Setujui RKUHP Sudah Diteken 307 Ribu Orang

"Kami memutuskan untuk meng-hold atau menunda sambil menyempurnakan pasal-pasal dan memberikan sosialisasi agar tidak ada miskomunikasi terhadap pengertian pasal-pasal yang ada," katanya dalam diskusi bersama Ormas Tri Karya di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, tanggapan atas rencana pengesahan RUU itu juga datang dari Australia. Kementerian Luar Negeri Australia menerbitkan saran perjalanan (travel advice) ditujukan kepada warganya yang akan maupun sedang berada di Indonesia.

"Jika Anda ditangkap atau dipenjara, Pemerintah Australia akan melakukan apa yang bisa diperbuat untuk membantu di bawah Perjanjian Layanan Konsuler. Tapi kami tidak bisa mengeluarkan Anda dari masalah ataupun penjara," begitu siaran pers Kemenlu Australia hari ini.

Pemerintah Australia meminta warganya untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terutama beberapa aturan pidana yang direvisi mengenai hukum perzinaan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top