Imam Nahrawi Tersangka Sebelum Ribut-ribut Revisi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumJubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Publicanews/Dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan suap skema penyaluran bantuan pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang menjerat Menpora Imam Nahrawi dilakukan sejak 28 Agustus 2019. Artinya, jauh sebelum ramai-ramai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Jadi, penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," ujar Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (20/9).

Febri mengatakan, pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. Informasi telah dimulainya penyidikan disampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi.

Pernyataan ini disampaikan Febri untuk menanggapi Imam Nahrawi yang menuding penetapannya sebagai tersangka berbau politik.

Dalam setiap kasus, Febri menjelaskan, jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda tergantung kasusnya. Untuk asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, KPK mengirimkan pemberitahuan 3 atau 4 hari sebelum memeriksa dan langsung menahannya.

"Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut. Dalam kasus ini misalnya, ada sekitar 6 saksi yang sudah diagendakan pemeriksaan," ujar Febri.

Untuk itu Febri meminta pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK, dengan pernyataan penyerahan mandat pimpinan KPK pada Jumat pekan lalu, membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum," Febri mengingatkan.

Febri juga menyampaikan bahwa KPK berterima kasih pada masyarakat yang #terusbergerak di seluruh Indonesia, termasuk mahasiswa yang tetap mengawal pemberantasan korupsi. Karena upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama.

"Kita tidak sedang hanya menjaga KPK, tetapi sedang merawat harapan untuk Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi ke depan," ia menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top