MRP Soroti Orang Papua Makin Terancam Masa Depannya

publicanews - berita politik & hukumKetua MRP Timotius Murib dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis Rakyat Papua (MRP) menyoroti pelanggaran hak azasi manusisia (HAM) yang sedang berlangsung dan kian memburuk terhadap orang Papua. Kasus rasisme terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya bukti kian meningkatnya pelanggaran HAM dalam lima tahun terakhir.

"Orang asli Papua sedang menghadapi diskriminasi rasisme, kekerasan, dan terancam masa depan," kata Ketua MRP Timotius Murib dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9).

Rasisme yang terjadi di Surabaya, menurutnya, telah mengakibatkan aksi dan demonstrasi di beberapa wilayah di Papua. Aksi itu juga diiringi banyak korban kekerasan warga Papua.

Ia mencontohkan demonstrasi di Whagete, ibukota Deiyai, pada 28 Agustus 2019 telah menelan korban 8 warga sipil dan satu anggota TNI meninggal. Kekerasan juga dialami warga Papua oleh kelompok 'Rakyat Nusantara Bersatu' di Jayapura.

Seorang mahasiswa ditembak mati ketika terjadi bentrok antara warga dari Pasar Youteva, Abepura, dan warga Komplek Kam kei, Kota Jayapura.

Menurut Timotius, pasca aksi damai justru ada penangkapan sewenang-wenang oleh aparat. "Ada 62 orang ditangkap di beberapa kota dan Provinsi Papua," Timotius menambahkan.

Penangkapan juga dilakukan di Jakarta terhadap 6 mahasiswa Papua. Menurutnya, akibat aksi rasisme yang tersulut di Surabaya, sebanyak 2.032 mahasiswa asli Papua memilih pulang.

Merujuk pada kasus yang terjadi selama ini, MRP berpandangan bahwa perlu dilakukan upaya hukum dan penyelesaian lainnya dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua.

MRP juga mengajak kerjan sama berbagai lembaga yang bergerak dan memiliki komitmen serius terhadap HAM untuk melakukan advokasi terhadap penegakan dan perlindungan serta pemenuhan HAM di Papua.

Timotius juga mengutip UU Otonomi Khusus Papua Pasal 45 ayat 1 yang menegaskan Pemerintah baik pusat hingga daerah wajib menegakkan, melindungi, dan menghomati HAM di Provinsi Papua. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top