Mahasiswa Gugat UU KPK dan Minta MK Batalkan Firli cs

publicanews - berita politik & hukumPengesahan UU KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sejumlah mahasiswa dan warga mengajukan judicial review terhadap UU KPK kendati beleid tersebut belum resmi diundangkan. Aturan hukum tentang KPK itu masih menunggu tanda tangan presiden dan penomoran di Lembaran Negara.

Website Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/9), melansir adanya permohonan gugatan yang diajukan 18 orang terdiri dari 15 mahasiswa beberapa perguruan tinggi dan tiga warga. Penggugat menilai pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.

Mereka berpandangan segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights.

Kuasa pemohon, Zico Leonard, mengatakan bahwa pemohon juga meminta MK membuka pintu agar PTUN bisa membatalkan Firli Bahari dan 4 pimpinan KPK yang dipilih DPR. Zico mengutip Pasal 29 UU KPK yang mensyaratkan pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

"Terlepas benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan ke Firli, seharusnya ada upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut demi menghilangkan fitnah di masyarakat," ujar Zico.

Penggugat juga meminta MK untuk memerintahkan DPR dan Presiden menghentikan pelantikan anggota KPK. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top