KPK: Ikhtiar Melawan Korupsi Tak Boleh Berhenti

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menginstruksikan seluruh pegawai tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini menyusul telah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9) siang.

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus dalam email internal, Rabu (18/9).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di tengah kondisi yang serba sulit saat ini pegawai memahami bahwa KPK tidak boleh berhenti melakukan tugas pemberantasan korupsi. Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, pimpinan telah membentuk Tim Transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip.

"Seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di Paripurna tersebut, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di Penindakan ataupun Pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada Pimpinan," ujarnya.

Ia mengatakan ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Perubahan tersebut, menurut Febri, bisa memperlemah kinerja komisi antirasuah.

"Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di UU tersebut," Febri menjelaskan.

Febri menegaskan KPK tidak akan berhenti untuk melakukan tugas dan fungsinya pasca putusan paripurna kemarin. KPK mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang selama berminggu-minggu menunjukkan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi.

"Suara ribuan Guru Besar dan Dosen di sejumlah kampus yang tersebar di Indonesia, suara mahasiswa, pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat sipil lainnya," ujarnya

Meskipun mungkin suara-suara penolakan terhadap Revisi UU KPK tersebut tidak didengar hingga RUU tetap disahkan, namun KPK tetap mengajak semua pihak menjadikan ini momentum untuk semakin memperkuat peran masyarakat mengawal pemberantasan korupsi.

"KPK juga mengajak agar masyarakat lebih kuat melakukan kontrol terhadap kerja KPK ke depan. Karena masyarakat adalah korban dari korupsi yang sesungguhnya," Febri menambahkan.

Menurutnya, dalam sejarah ihtiar pemberantasan korupsi di Indonesia atau di negara manapun di dunia memang selalu harus melewati rintangan demi rintangan.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin melewatinya bersama-sama dengan seluruh pihak yang bersedia menjadi bagian dari gerakan antikorupsi ini," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top